kanayaauli.08

  BAB 16: MENUJU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR — VISI INTEGRATIF Inilah bab penutup dari seluruh rangkaian materi — dan sebagaimana layaknya bab penutup, ia tidak memperkenalkan konsep baru, melainkan merangkai kembali seluruh benang merah dari 15 bab sebelumnya menjadi satu visi besar yang utuh: ke mana sebenarnya seluruh sistem yang sudah dibangun ini bermuara? Bab ini menjawabnya lewat cita-cita paling klasik sekaligus paling abadi dalam wacana kebangsaan Indonesia — masyarakat adil dan makmur. A. Falah dan “Masyarakat Adil dan Makmur” — Konvergensi Tujuan Akhir Bagian pembuka ini mempertemukan dua frasa yang selama ini berjalan di jalur masing-masing sepanjang buku: falah (tujuan ekonomi Islam, sudah dibahas mendalam di Bab 6A) dan “masyarakat adil dan makmur” — frasa yang sangat akrab dalam wacana kebangsaan Indonesia, tercermin dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan sila kelima Pancasila. Konvergensi ini bukan kebetulan bahasa semata. Falah menuntut keseimbangan ...

  BAB 15: PENDIDIKAN EKONOMI PANCASILA-ISLAM DAN PEMBENTUKAN KARAKTER Kalau Bab 14 membahas bagaimana sistem ini dijalankan lewat kelembagaan negara, Bab 15 ini mengambil pendekatan berbeda: sistem sebaik apapun tidak akan bertahan tanpa manusia yang menghayati nilainya . Bab ini menegaskan bahwa keberlangsungan Ekonomi Pancasila-Islam pada akhirnya bergantung pada pendidikan — bagaimana nilai-nilai yang sudah dibangun sepanjang 14 bab sebelumnya ditransmisikan ke generasi penerus, bukan sekadar diatur lewat undang-undang dan kelembagaan. A. Krisis Moral Ekonomi — Materialisme, Hedonisme, dan Individualisme vs. Nilai Pancasila-Islam Bagian pembuka ini mendiagnosis “penyakit” yang mengancam keberlangsungan sistem ini dari dalam: tiga kecenderungan yang tumbuh subur di era globalisasi dan digitalisasi ekonomi. • Materialisme — pandangan hidup yang mengukur kesuksesan dan kebahagiaan semata dari kepemilikan materi, bertentangan langsung dengan konsep falah yang sudah diba...

  BAB 14: KEBIJAKAN EKONOMI INTEGRATIF DALAM KERANGKA KONSTITUSI Kalau Bab 13 menoleh ke luar (membandingkan dengan model dunia), Bab 14 ini kembali menukik ke dalam — menjawab pertanyaan paling praktis-legal: bagaimana seluruh konsep integratif yang sudah dibangun sepanjang buku ini benar-benar bisa dijalankan dalam kerangka hukum dan kelembagaan negara Indonesia ? Ini bab yang paling “membumi” secara regulasi, menjembatani teori dengan realitas birokrasi dan kebijakan negara. A. Pasal 33 UUD 1945 dan Prinsip Ekonomi Islam — Sinergi Konstitusional Bagian pembuka ini mengumpulkan kembali seluruh rujukan Pasal 33 yang sudah tersebar di bab-bab sebelumnya (Bab 2, 5, 8, 9, 11) menjadi satu pembahasan terpusat dan mendalam. Pasal 33 UUD 1945 — dengan ayat-ayatnya tentang usaha bersama berasas kekeluargaan, penguasaan negara atas cabang produksi penting, dan asas berkelanjutan berwawasan lingkungan — disebut sebagai jangkar konstitusional yang secara struktural sudah kompatibel d...